Pasca Sarjana Ekonomi Syariah STAIN Kudus Angkatan VII: GADAI (Ar-Rahn) (nunung ardita, SE. Sy)

GADAI (Ar-Rahn)

NUNUNG ARDITA

ES-16008

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin meningkat ini, mempengaruhi pola konsumsi manusia. Dunia yang sekarang terlihat sempit karena perkembangan teknologi yang canggih misalnya ada jaringan internet yang begitu mudah diakses oleh setiap orang yang akan mempengaruhi pola hidup manusia. Setiap orang cenderung berusaha mengikuti trend dari negara-negara maju. Hal ini akan meningkatkan kebuthan manusia dengan pendapatan yang relative tetap. Artinya, pengeluaran akan cenderung lebih besar dari pada pendapatan yang diperoleh. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau biaya untuk memenuhi kebutuhan mereka karena keterbatasan ekonominya adalah dengan menggadaikan barang atau surat-surat berharga di Pegadaian, sehingga dengan mudah mereka akan memperoleh uang atau barang yang diinginkan dengan bunga yang tidak terlalu tinggi. Banyak orang yang melakukan transaksi melalui pegadian. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang Pegadaian menurut agama Islam.

Dari uraian di atas makalah yang berjudul “ Gadai (Ar-Rahn)”, pokok masalah meliputi apa pengertian gadai serta bagaimana dasar hukum, rukun dan Syarat gadai. Serta bagaimana kandungan unsur gadai. Beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai serta kapan gadai menjadi keharusan dan kapan Serah Terima ar-Rahn dianggap sah. Semua permasalahan gadai akan dibahas dalam makalah ini.

B. Pembahasan

1) Pengertian Gadai

Ar-Rahn (gadai) secara bahasa artinya adalah ats-tsubût wa ad-dawâm (tetap dan langgeng), dan bisa juga berarti al-ihtibas, wa al-luzum , (tertahan dan keharusan). Sedangkan secara syar‘i, ar-rahn (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya. (Hendi Suhendi, 2005, 101).

Menurut istilah syara’ ar-rahn terdapat beberapa pengertian di antaranya:

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

3. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Sedang menurut pendapat Syafe’i Antonio, Ar-Rahn (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan ar-rahn sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya.

2) Dasar Hukum Rahn

Gadai diperbolehkan dalam agama Islam baik dalam keadaan safar maupun mukim. Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’ para ulama. Di antaranya:

a. Al-Qur’an Firman Allah

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah: 283)

b. Al-Hadits:

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.”
Anas Radhiyallahu ‘Anhu berkata: “Sesungguhnya Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.”

3) Rukun dan Syarat Rahn

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain: (Hendi Suhendi, 2005, 107).

1. Akad ijab dan qabul, seperti seorang berkata; “Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,- dan yang satu lagi menjawab; “aku terima gadai mejamu seharga 10.000,- atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.

2. Aqid yaitu menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharruf; yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

4. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.

4)   Syarat gadai (ar-rahn):
Disyaratkan dalam muamalah gadai hal-hal berikut:
Pertama: Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).
Kedua: Syarat yang berhubungan dengan Al-Marhun (barang gadai) ada tiga:
1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang dizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai
3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya^, karena Al-rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
Ketiga:

Syarat berhubungan dengan Al-Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

5) Unsur Gadai

Dalam prakteknya, gadai secara syariah ini memiliki beberapa unsur:

1. Ar-Rahin yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.

2. Al-Murtahin yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.

3. Al-Marhun/ Ar-Rahn yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.

4. Al-Marhunn bihi yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang digadaikan

6) Beberapa Ketentuan Umum Dalam Muamalah Gadai:
Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai. Di antaranya:

1. Barang yang Dapat Digadaikan

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu dikarenakan, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan.⁵

Oleh karena itu, barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belikan.

2. Barang Gadai Adalah Amanah

Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, gadai hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya jika pemilik uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Karenanya jika dia telah membayar utangnya maka barang tersebut kembali ke tangannya.

Status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi utang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.

3. Barang Gadai Dipegang Pemberi utang

Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah: 283).

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang, sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang.

Dengan demikian, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Demikianlah hukum asal pegadaian.

Syaikh Abdullah Al-Bassam menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas oleh yang menerima gadai.

5. Biaya Perawatan Barang Gadai.

Jika barang gadai butuh biaya perawatan -misalnya hewan perahan, hewan tunggangan, dan budak (sebagaimana dalam as-sunnah) maka :
- Jika dia dibiayai oleh pemiliknya maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut.
- Jika dibiayai oleh pemilik uang maka dia boleh menggunakan menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan, tidak boleh lebih.

6. Pelunasan Hutang dengan Barang Gadai.

Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai denga waktu yang telah disepakatinya dengan pemberi utang. Bila telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apa bila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya.

7) Kapan ar-Rahn (Gadai) Menjadi Keharusan

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ar-rahn, dalam hal apakah menjadi keharusan untuk diserahkan langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya. Terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya ar-rahn. Ini pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi’iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah “فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةُُ”. Dalam ayat ini, Allah mensifatkannya dengan “dipegang” (serah terima), dan ar-rahn adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan, sehingga membutuhkan serah-terima (al-qabdh) seperti utang. Juga karena hal itu adalah rahn (gadai) yang belum diserahterimakan, sehingga tidak diharuskan untuk menyerahkannya, sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.

Pendapat kedua, ar-rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Ini pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah “فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةُُ“. Dalam ayat ini, Allah menetapkannya sebagai ar-rahn sebelum dipegang (serahterimakan).Selain itu, ar-rahn juga merupakan akad transaksi yang mengharuskan adanya serah-terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik, serah terima hanyalah menjadi penyempurna ar-rahn dan bukan syarat sahnya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan menyatakan, “Adapun firman Allah ‘فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةُُ’ adalah sifat keumumannya, namun kebutuhan menuntut (keharusannya) tidak dengan serah-terima (al-qabdh).

Prof. Dr. Abdullah ath-Thayyar menyatakan bahwa yang rajih adalah ar-rahn menjadi harus diserahterimakan melalui akad transaksi, karena hal itu dapat merealisasikan faidah ar-rahn, berupa pelunasan utang dengan barang gadai tersebut atau dengan nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Ayat al-Quran pun hanya menjelaskan sifat mayoritas dan kebutuhan dalam transaksi yang menuntut adanya jaminan walaupun belum sempurna serah terimanya karena ada kemungkinan mendapatkannya.

8) Kapan Serah Terima ar-Rahn Dianggap Sah

Adakalanya barang gadai itu berupa barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti rumah dan tanah, sehingga serah terimanya disepakati dengan cara mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya.

Ada kalanya pula, barang gadai itu berupa barang yang dapat dipindahkan. Bila berupa barang yang ditakar maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditakar pada takaran. Adapun bila barang timbangan maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditimbang, dihitung bila barangnya dapat dihitung, serta diukur bila barangnya berupa barang yang diukur.

Namun bila berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, maka terjadi perselisihan pendapat tantang cara serah terimanya: ada yang berpendapat bahwa serahterimanya adalah dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak oleh yang menggadaikannya dan murtahin dapat mengambilnya.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Secara bahasa gadai berarti tetap dan langgeng, tertahan dan keharusan. Sedangkan menurut istilah Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Gadai menurut salah satu ulama adalah jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya. Rukun-rukun gadai terdiri dari akad ijab dan qabul, aqid yaitu menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin), barang yang dijadikan jaminan (borg), ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Adapun syarat-syarat gadai ada tiga yaitu syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, syarat yang berhubungan dengan al-marhun (barang gadai), syarat yang berhubungan dengan al_marhun bihi (hutang). Dalam prakteknya, gadai secara syariah memiliki empat unsur yaitu, Ar-Rahin, Al-Murtahin, Al-Marhun/ Ar-Rahn, Al-Marhun bihi.

Ada beberapa ketenyuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai. Diantaranya: barang yang dapat digadaikan, barang gadai adalah amanah, barang gadai dipegang pemberi utang, pemanfaatan barang gadai, biaya perawatan barang gadai, pelunasan hutang dengan barang gadai. Terdapat dua pendapat dalam hal ini: Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya ar-rahn. Pendapat kedua, ar-rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi.

Bila berupa barang yang ditakar maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditakar pada takaran. Adapun bila barang timbangan maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditimbang, dihitung bila barangnya dapat dihitung, serta diukur bila barangnya berupa barang yang diukur.

DAFTAR PUSTAKA

Hasbi Ash Shiddieqy, 1984, Pengantar Figh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang

Hendi Suhendi, 2005, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

http://blog.re.or.id/beberapa-ketentuan-umum -dalam-gadai-fiqh.html

http://blog/2009/05/22/pegadaian-syariah-3/

Solikhul Hadi, M.Ag, 2011, Fiqh Muamalah, T.KP: Nora ,edia Enterprise