SEWA (AL-IJARAH) DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH
AFTA FALASIFAH
A. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus
dipenuhi baik kebutuhan primer dan sekunder dan lain-lain. Namun, tidak semua
masyarakat bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, dalam perkembangan
perekonomian masyarakat yang semakin meningkat maka muncullah beberapa jasa
pembiayaan yang ditawarkan diantaranya oleh lembaga perbankan syari’ah.
Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai
nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut
berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana (lacks of
funds) dengan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of
funds).[1]
Dengan demikian, lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan,
dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank, melayani kebutuhan pembiayaan serta
melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.
Bank yang terdapat di Indonesia sekarang ini tidak hanya yang beroperasi
berdasarkan prinsip konvensional saja. Prinsip bank berdasarkan syari’ah
merupakan salah satu bentuk jasa perbankan, yang baru mendapatkan pengakuan
secara formil yuridis setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan. Sehingga bank berdasarkan prinsip Islam ini mempunyai fungsi
yang sama seperti bank konvensional yang telah ada yaitu sebagai lembaga
perantara pihak-pihak yang kekurangan dana dengan pihak-pihak yang kelebihan
dana (intermediary financial institution). Hanya saja yang membedakan
adalah dalam cara pengoperasiannya, dimana bank syari’ah tidak mengenal sistem
bunga dan menggunakan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya.[2]
Konsep dari sistem ekonomi syari’ah adalah, meletakkan nilai-nilai islam
sebagai konsep dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin.[3]
Lembaga perbankan dalam syariah islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul
fiqih yang menyatakan bahwa “maa laa yatimm al-wajib illa bi hi fa huwa
wajib” yang berarti sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib,
maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah termasuk melakukan kegiatan ekonomi
adalah wajib adanya, oleh karena pada saat ini kegiatan perekonomian tidak akan
sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi
wajib untuk diadakan.[4]
Salah satu jasa perbankan syari’ah yang ditawarkan adalah jasa pembiayaan
Ijarah, pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep
kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga dikatakan sebagai
pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan Ijarah mempunyai keistimewaan
dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari’ah lainnya. keistimewaan tersebut
adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki
barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank
syari’ah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan
jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan Ijarah lebih menarik
dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah.
Pembiayaan ijarah dengan akad sewa-menyewa pada bank syari’ah merupakan
akad yang sangat fleksibel, sedangkan dalam penerapannya sangat meringankan dan
memberi kemudahan bagi para nasabahnya. Nasabah yang memerlukan suatu barang
atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif atau bisnis,
tetapi tidak harus memiliki barang tersebut secara permanen atau membutuhkan
barang tetapi tidak dapat membelinya maka dapat menggunakan akad ijarah
muntahiya bit tammlik (IMBT). Akad IMBT ialah akad yang memperjanjikan
antara penyewa dan pemilik sewa terhadap suatu barang namun pada masa akhir
sewa maka terjadi perpindahan kepemilikan objek sewa.
Terkait pentingnya pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah dalam bisnis perbankan, maka perlu
sekiranya untuk mengetahui tentang mekanisme terkait hal tersebut. Mekanisme
tersebut harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian, guna untuk meningkatkan keefesienan kinerja perbankan.
B. PEMBAHASAN
1. Pengertian
Secara etimologi ijarah disebut juga al-ajru (upah) atau al-‘iwadh
(ganti). Atau ijarah disebut juga upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan
menurut istilah syara’ adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah
dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa dan mengontrak
atau menjual jasa, dan lain-lain.[5]
Sedangkan menurut
istilah, para ulama berbeda- beda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, antara
lain adalah sebagai berikut: [6]
a.
Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah:
عُقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ
اْلعَيْنِ اْلمُسْتَاْ جِرَةِ بِعَوْضٍ
“Akad untuk
membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang
disewa dengan imbalan.”
b.
Menurut Malikiyah ijarah ialah:
تَسْمِيَةُ اْلتَّعَاقَدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الادَمِىِّ وَبَعْضِ
الْمَنْقُوْ لاَنَ
“Nama bagi akad- akad
untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat
dipindahkan.”
c.
Menurut Syafi’i, “transaksi terhadap suatu manfaat
yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan
tertentu”.[7]
d.
Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk
mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
e.
Menurut Muhammad Al- Syarbini al- Khatib bahwa yang dimaksud
dengan ijarah ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat- syarat.
f.
Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah Akad yang objeknya
ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan
imbalan, sama dengan menjual manfaat.
g.
Menurut istilah fiqih, ijarah ialah pemberian hak pemanfaatan
dengan syarat ada imbalan.
Berdasarkan definisi di atas, maka ijarah adalah sebagai akad yang
dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa dan akad ijarah tidak
boleh dibatasi oleh syarat. Ijarah merupakan transaksi yang sifatnya saling
menolong antar sesama yang berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah.
2. Landasan Syari’ah Ijarah
Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun
jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka
disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga
kerja maka disebut upah mengupah. Pada ijarah tidak terjadi perpindahan
kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan.
Hampir semua
ulama fiqh sepakat bahwa ijarah disyari’atkan dalam Islam. Namun ada sebagian
yang tidak menyepakati dengan alasan bahwa ijarah adalah jual-beli barang yang
tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat
dikategorikan jual beli.
Dalam menjawab
pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rusyd dalam
kitabnya Hidayatul Mujtahid berpendapat
bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran
menurut kebiasan (adat). Dan mengenai hal ini dapat dikatakan bahwa meski tidak
terdapat manfaat pada saat terjadinya akad, tetapi pada dasarnya akan dapat
dipenuhi. Sedang dari manfaat-manfaat tersebut, hukum syara’ hanya
memperhatikan apa yang ada pada dasarnya yang akan dapat dipenuhi, atau adanya
keseimbangan antara dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.
Adapun yang menjadi landasan
dalam ijarah ialah,[8]
a.
Al Qur’an
Al-Quran
Surat al-Zukhruf ayat 32
“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami
telah meninggikan sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan”.
Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233
Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
Al-Quran Surat al-Qashash ayat 26
[
Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
b.
Al Hadits
Berdasarkan sunnahnya maka terdapat beberapa landasan
yaitu
أَعْطُوا
اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.
“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat
mereka”.(HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, at-Thabrani dan Tirmidzi)[9]
Hadis riwayat Abu Dawud dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi Muhammad SAW
bersabda “Kami pernah menyewakan tanah
dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan
hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”.
c.
Al ijma’
Landasan ijmanya adalah kesepakatan seluruh ulama,
tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini,
walaupun ada beberapa yang berbeda pendapat, tetapi itu tidak dianggap.[10]
3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad Ijarah
Secara
hukum, agar ijarah (sewa-menyewa) memiliki kekuatan hukum maka harus memenuhi
rukun dan syaratnya.
Adapun menurut
jumhur ulama, rukun ijarah ada 4
yaitu :
a.
Adanya para pihak sebagai
konsekuensi adanya subyek hukum yaitu penyewa (musta’jir) dan pemberi sewa (mu’jir)
b.
Adanya objek yang disewakan yaitu baik berupa benda yang memberikan manfaat
atau jasa yang diberikan
c.
Harus ada ijab dan qabul dari para pihak sebagai konsekuensi pelafazan.
d.
Ujrah/upah
Adapun syarat sahnya akad ijarah harus memenuhi syarat-syarat berikut
a.
Mu’jir dan musta’jir harus tamyiz, berakal sehat
dan tidak ditaruh dibawah pengampuan
b.
Mu’jir adalah pemilik sah dari objek sewa
c.
Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa
d.
Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan
e.
Objek sewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukan atau mempunyai nilai
manfaat
f.
Objek sewa dapat diserahkan
g.
Kemanfaatan objek yang diperjanjikan
adalah yang dibolehkan oleh agama, dan harus ada kejelasan mengenai berapa lama
suatu objek ijarah itu akan disewakan dan harus jelas harga sewa atas objek
tersebut.
Setelah terpenuhinya rukun dan syarat dari akad ijarah tersebut, maka akad
tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jika telah memiliki kekuatan hukum, maka konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan
ditaati dengan itikad baik oleh pemberi sewa dan penyewa.
4. Jenis Akad
Ijarah
Dilihat dari
sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu:
a.
Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala
al-Manfa’ah), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang
mempekerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut must’ajir,
upah yang dibayarkan disebut ujrah.[11]
Misalnya, sewa
menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu’jir mempunyai
benda-benda tertentu dan musta’jir butuh benda tersebut dan terjadi
kesepakatan antara keduanya, di mana mu’jir mendapatkan imbalan tertentu
dari musta’jir dan musta’jir mendapatkan manfaat dari benda
tersebut.[12]
b.
Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah
ala Al-‘Amal), hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang
lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing
(sewa) di bisnis konvensional.[13]
Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu’jir
adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir
adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan
imbalan tertentu. Mu’jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga
yang ia keluarkan untuk musta’jir dan musta’jir mendapatkan
tenaga atau jasa dari mu’jir.[14]
Misalnya, yang
mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga,
sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya
untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh
pabrik, dan tukang sepatu.
Ijarah
bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari’ah,
sedangkan ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau
pembiayaan di perbankan syari’ah.
Dalam pengoperasiannya, ijarah dapat dalam bentuk Operating Lease dan Financial
Lease.
a. Operating Lease : Pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.
b. Financial Lease : Perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau
lebih tepatnya akad sewa yng diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si
penyewa.[15]
Disebut juga (Al-Ijarah Al Muntahia
Bit-Tamlik).
5. Pembatalan dan
Berakhirnya Ijarah
Ijarah
adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada
salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila
didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.
Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:
a.
Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek
perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak
penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa
sendiri. Dalam hal seperti ini
pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
b.
Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian
sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjiakan.
c.
Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang diupahkan
untuk dijahitkan.
Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya
hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya
barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin
terpenuhi lagi.
d.
Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan
dan selesainya pekerjaan.
e.
Dalam hal ini yang dimaksudkan,
bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa
perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati
oleh kedua pihak.
Menurut
hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko
untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan
memfasakhkan sewaan itu.
Penganut
Mahzab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab
putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut
datangnya dari salah satu pihak.
Adapun yang
dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak
mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
6. Implementasi Akad Ijarah
Akad-akad
yang dipergunakan oleh perbankan syari’ah di Indonesia dalam operasinya
merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh
sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk
diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syari’ah. Akad-akad tersebut
meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional,
dan jasa investasi.[16]
Terkait dengan itu, disini penyusun hanya menjelaskan praktek pembiayaan
ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik
dalam lembaga perbankan syari’ah.
a.
Ijarah
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ijarah merupakan akad pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang
itu sendiri. Jadi dalam akad ijarah yang dibuat oleh nasabah dan pihak
perbankan syariah tidak ada unsur transfer
of tittle, yang ada hanyalah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang
atau jasa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
pada Penjelasan Pasal 19 huruf f, akad ijarah merupakan akad penyediaan dana
dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa
berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang
itu sendiri.
Pada PBI No. 9/19/PBI/2007 menyebutkan ijarah sebagai transaksi sewa
menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk
kepemilikan hak pakai atas objek sewa
dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
Tertanggal 17 Maret 2008 Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No.
10/14/DPBS yang mengatakan bahwa dalam memberikan pembiayaan ijarah, Bank
Syari’ah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memenuhi langkah berikut ini, (a)
Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan
atas objek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan objek sewa
dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan, (b) Barang dalam transaksi ijarah
adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya,
(c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk
pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana
diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk
Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, (d) Bank wajib melakukan analisis
atas rencana pembiayaan atas dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain
meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan/atau aspek usaha
antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha,
(e) Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan
dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya, (f)
Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, wajib menjamin pemenuhan
kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek
sewa sesuai kesepakatan, (g) Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan
penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah, (h) Bank dan nasabah wajib
menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan
atas dasar ijarah, (i) Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran
maupun sekaligus, (j) Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk
piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang, (k) Bank dapat meminta nasabah
untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa
sesuai dengan kesepakatan dimana uraian pemeliharaan yang bersifat material dan
structural harus dituangkan dalam akad, dan (l) Bank tidak dapat meminta nasabah
untuk bertanggungjawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena
pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.
Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syari’ah, tahapan pelaksanaan ijarah
adalah sebagai berikut[17],
(a) adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang
jelas, oleh nasabah kepada bank syari’ah, (b) Wa’ad antara bank dan
nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati,
(c) Bank Syari’ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah, (d)
Bank syari’ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang, (e) Bank syari’ah
membayar sewa di muka secara penuh, (f) Barang diserahterimakan dari pemilik
barang kepada bank syari’ah, (g) Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa,
(h) Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran, (i) Barang
diserahterimakan dari bank syari’ah kepada nasabah, dan (j) Pada akhir periode,
barang diserahterimakan kembali dari nasabah ke bank syari’ah, yang selanjutnya
akan diserahterimakan ke pemilik barang.
Dari proses ijarah tersebut di
atas, perlu dicermati bahwa ada beberapa bank yang menggunakan uang muka
dalam transaksi ijarah. Hal itu dikarenakan agar bank memperoleh jaminan
bahwa nasabah (penyewa) benar-benar akan menyewa objek sewa tersebut.
Selain Bank Syari’ah sebagai
pemberi sewa, di beberapa bank terdapat juga posisi bank sebagai wakil atau
menggunakan wakalah. Bank syari’ah mewakilkan pemilik barang (objek sewa)
kepada nasabah (penyewa).
b.
Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)
Di atas telah disebutkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah
berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri
dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiya bit tamlik.[18]
Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen
untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih
bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad
tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat
IMBT akan lebih bernuansa ijarah.
Dari sisi ijarah, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli
barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan
IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu
melalui akad sewa (ijarah), sebelum transaksi jual beli dilakukan.
Secara teknis, implementasi IMBT juga diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS pada tanggal 17 Maret 2008 yaitu, (a) Bank
sebagai pemilik objek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji (wa`ad) untuk memberikan opsi pengalihan
kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah penyewa sesuai
kesepakatan, (b) Bank hanya dapat memberikan janji (wa`ad) untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek
sewa setelah objek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank, (c) Bank dan nasabah
harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak
penguasaan objek sewa dalam bentuk tertulis, (d) Pelaksanaan pengalihan
kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa
sewa disepakati selesai oleh Bank dan nasabah penyewa, dan (e) Dalam hal
nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan
objek sewa, maka bank wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan
objek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam periode atau
pada akhir periode pembiayaan atas dasar akad IMBT.
Sedangkan berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank syari’ah, tahapan pelaksanaan
IMBT adalah sebagai berikut[19],
(a) Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan spesifikasi
yang jelas, oleh nasabah kepada bank syari’ah, (b) Wa’ad antara bank dan
nasabah untuk menyewa beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang
disepakati, (c) Bank Syari’ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa beli
oleh nasabah, (d) Bank syari’ah membeli barang tersebut dari pemilik barang,
(e) Bank syari’ah membayar tunai barang tersebut, (f) Barang diserahterimakan
dari pemilik barang kepada bank syari’ah, (g) Akad antara bank dengan nasabah
untuk sewa beli, (h) Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran, (i) Barang
diserahterimakan dari bank syari’ah kepada nasabah, dan (j) Pada akhir periode,
dilakukan jual beli antara bank syari’ah dan nasabah.
Perlu diperhatikan bahwa dalam praktek di beberapa bank, komitmen untuk membeli barang pada akhir periode
atau dengan menggunakan IMBT yang dituang dalam wa`ad, cenderung bersifat keharusan atau wajib bagi nasabah.
DAFTAR
PUSTAKA
Abdul Aziz
Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001.
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
Adiwarman A.
Karim, “Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan”, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006.
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, 2000.
Antonio, Syafi’i, Bank
Syariah, dari teori ke praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001.
Ascarya, Akad & Produk Bank
Syari’ah, cet ke-3, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Rajawali Pers, Jakarta,
2014.
Muhammad Amin
Suma, Ekonomi Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional, Jurnal
Hukum Bisnis, Agustus 2002.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di
Indonesia, Cet. Ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Siah Khosiah, Fiqih Muamalah Perbandingan, Cet I,
Pustaka Setia, Bandung, 2014.
Undang-Undang
No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan.
Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan
Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, Logung Pustaka, Yogyakarta,
2009.
[1] Muhammad
Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. Ke-4, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2003, hlm. xi.
[3]Muhammad Amin Suma, Ekonomi
Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional, Jurnal Hukum Bisnis,
Agustus 2002.
[4]Adiwarman A. Karim, Bank Islam
Analisis Fikih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.
14-15
[5] Siah Khosiah, Fiqih Muamalah Perbandingan, Cet I,
Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 142
[6] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Rajawali Pers, Jakarta,
2014, hlm.114
[7] Abdul Aziz
Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, cet ke-5, Ichtiar Baru van Hoeve,
Jakarta, 2001, hlm. 660
[12] Yazid Afandi, Fiqh
Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, Logung
Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 187-188
[18] Abdul
Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di
Indonesia,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010,
hlm. 79
No comments:
Post a Comment