PERJANJIAN (AL-AQD) DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH (Agus Setiawan, S.Sy.)

PERJANJIAN (AL-AQD) DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Agus Setiawan, S.Sy.

ES-16010

A.    Pendahuluan

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan social memiliki hubungan yang tidak bisa dilepaskan. Karena sebagai makhluk individu dan sosial manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani yang mana ini tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan manusia lain. Maka dari itu, dalam berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain, untuk menjamin kepercayaan diantara keduanya kadangkala manusia sangat membutuhkan sebuah perjanjian.

Perjanjian dalam Islam, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan itu berdasarkan Hukum Islam. Dengan kata lain, akad perjanjian dalam islam akan dipertanggungjawabkan sampai yaumul qiyamah. Maka dari itu, bagaimakah Islam memandang akad dari segi segi fiqih dan bagaimana pula Islam memandang perjanjian dari segi perbankan syariah?

B.     Perjanjian (Al-Aqd) dalam Fiqih dan Perbankan Syariah

1.      Pengertian, Rukun dan Syarat Perjanjian (Al-Aqd)

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqih mu’amalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd bentuk jamaknya al-‘uqud yang mempinyai arti antara lain (Huda, 2011: 25). Mengikat (al-rabith), sambungan (al-‘aqd), janji (al-‘ahd).

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud akad adalah:

ارتبات الايجا ب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak.”

مجموع ايجا ب احد الطرفين مع قبول الاخر او الكلا م الواحد القائم مقا مهما

“Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang berpengaruh pada kedua pihak.”

مجموع الايجا ب والقبول ادعا يقوم مقا مهما مع ذلك الارطبا ت الحكمى

“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hokum.”

ربط اجزاء التصرف بالايجا بوالقبول شرعا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima.”

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari’ah Islam (Huda, 2011: 27).

Sedangkan perjanjian Syariah merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut (Hadi, 2011: 46):

a.       ‘Aqid ialah orang yang berakad, bai itu terdiri atas satu orang atau beberapa orang.

b.      Mauqud ‘alaih ialah benda-benda yang diakadkan.

c.       Maudlu’ al-‘aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

d.      Shighat al-‘aqd ialah ijab dan qabul. Ijad ialah permulaan penjelasan yang keluar salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Masing-masing rukun yang membentuk akad diatas, memerlukan adanya syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi dan dapat membentuk suatu akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk suatu tujuan dari pada akad.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah (Hadi,2011: 46).

a.       Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya) akadnya tidak sah.

b.      Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.

c.       Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.

d.      Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulamasah

e.       Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apabila akad rahn dianggap sebagai amanah.

f.       Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.

g.      Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.

2.      Sistem dan Prinsip Perbankan Syariah

Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional, paradigma ekonomi Islam tidak sekularis, tidak materialis, tidak bebas/netral nilai. Paradigma ekonomi Islam adalah paradigma Islam itu sendiri dimana acuan dasarnya adalah al-Qur’an dan as-Sunnah (Supadie, 2013: 49).

      Allah pencipta dan pemilik sumber-sumber ini, telah menyediakan nilai-nilai tertentu, aturan-aturan perilaku, atau institusi, dalam kerangka dimana manusia diharapkan dapat memanfaatkan sumber-sumber daya ini dan berinteraksi satu sama lain. Nilai-nilai ini tidak hanya diberikan kepada kelompok tertentu umat manusia, tetapi diberikan kepada semua orang dimana saja disepanjang zaman.

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yaitu 1. Tauhid (keimanan), 2. ‘Adl (keadilan), 3. Nubuwwah (kenabian), 4. Khilafah (pemerintahan), 5. Ma’ad (hasil) (Supadie, 2013: 49).

Tauhid, merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah, dan tidak pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah. Jadi Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena pemilik mutlak adalah Allah (Supadie, 2013: 50). Karena itu segala aktifitas manusia tak terkecuali aktifitas ekonomi dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

Adil, dalam Islam didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam (Supadie,2013: 51).

Nubuwwah, merupakan perwujudan dari rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah.  Manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena  itulah diutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah

Khilafah, artinya manusia memiliki misi untuk menjadi pemimpin dan pemakmuran bumi. Nilai mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia, fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antara kelompok termasuk bidang ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah utamanya adalah menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia, untuk memajukan kesejahteraan manusia melalui perlindungan keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia (maqasid asy-syariah).

Ma’ad, secara harfiah berarti kembali. Maksudnya manusia akan kembali pada tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kerena kehidupan manusia bukan hanya berlangsung di dunia saja melainkan terus berlanjut di akhirat (Supadie, 2013: 51).

Dalam aspek aksiologi, ekonomi Islam mempertegas bahwa manfaat materi bukan tujuan akhir. Keuntungan materi jalan menuru sasaran yang lebih penting dan luhur yaitu membangun peradaban dunia sesuai ridla Illahi.

      Sistem ekonomi Islam, adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktik kehidupan sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah/penguasa dalam mengorganisir factor produksi, distribusi dan pemanfatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundangan Islam (sunatullah). Selanjutnya beliau mempertegas perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya sebagai berikut (Supadie, 2013: 53):

a.       Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam ekonomi Islam asumsi dasarnya adalah syari’ah Islam diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan, maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun rohani.

b.      Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.

c.       Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifah dengan jalan beribadah dalam arti luas (Zadjuli, 1999:8-9)

3.      Jenis-Jenis Pembiayaan Berdasar Prinsip Syariah

Prinsip muamalah dalam Islam memiliki prinsip universal yang dapat diterapkan dalam ruang dan waktu, karena memiliki kekhususan prinsip yang tetap maupun prinsip yang luwes (sawabit wa mugayyirat) (Supadie, 2013: 54).

Sebagai konsekuensi logis dari aktifitas muamalah di bidang ekonomi (mencakup konsumsi, simpanan dan investasi) yang mengacu pada prinsip-prinsip universal (keadilan, kebersamaan, saling sukarela, pelarangan riba) maka diperlukan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai financial inter mediary yaitu menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana operasionalnya berdasar syariah (Supadie, 2013: 54). Penyaluran dana dalam perbankan syariah ini disebut dengan pembiayaan.

 Pembiayaan, sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pasal 1 ayat (6) menyebutkan:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam memperkuat permodalan usaha kecil.”

Adapun macam-macam pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah pada umumnya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ba’i bisaman ‘ajil.

a.       Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001:95).

Nilai filosofis system pembiayaan mudharabah ini terletak adanya penyatuan capital dengan labour (entrepreneurship dan skill) yang selama ini terpisah jauh dalam system konvensional. Sebagaimana yang dikenal system konvensional ini diciptakan untuk menunjang para pemilik modal. Hal ini sangat berbeda jauh dengan system pembiayaan mudharabah dimana semangat kebersamaan serta keadilan antara penunjang dana dengan pengusaha diwujudkan dalam bentuk sama-sama menanggung kerugian disamping sama-sama membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama yang proporsional (Supadie,2013:57).

b.      Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bahwa (Antonio, 2001: 90).

c.       Pembiayaan Murabahah

Murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Ba’i al-Murabahah penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001:101). Hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 275:

šúïÏ%©!$# tbqè=à2ù'tƒ (#4qt/Ìh9$# Ÿw tbqãBqà)tƒ žwÎ) $yJx. ãPqà)tƒ ”Ï%©!$# çmäܬ6y‚tFtƒ ß`»sÜø‹¤±9$# z`ÏB Äb§yJø9$# 4 y7Ï9ºsŒ öNßg¯Rr'Î/ (#þqä9$s% $yJ¯RÎ) ßìø‹t7ø9$# ã@÷WÏB (#4qt/Ìh9$# 3 ¨@ymr&ur ª!$# yìø‹t7ø9$# tP§ymur (#4qt/Ìh9$# 4 `yJsù ¼çnuä!%y` ×psàÏãöqtB `ÏiB ¾ÏmÎn/§‘ 4‘ygtFR$$sù ¼ã&s#sù $tB y#n=y™ ÿ¼çnãøBr&ur ’n<Î) «!$# ( ïÆtBur yŠ$tã y7Í´¯»s9'ré'sù Ü=»ysô¹r& Í‘$¨Z9$# ( öNèd $pkŽÏù šcrà$Î#»yz

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah: 275)

d.      Pembiayaan Ba’i Bisaman ‘Ajil

Ba’i Bisaman ‘Ajil adalah suatu pembiayaan untuk pembelian barang produksi atau konsumtif (Supadie, 2013: 58).

Hal ini mengacu pada surat An-Nisa’ ayat 29

$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 Ÿwur (#þqè=çFø)s? öNä3|¡àÿRr& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3Î/ $VJŠÏmu‘

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An Nisa’:29)

C.     Kesimpulan

Dalam konteks fiqih, perjanjian dapat disebut sebagai akad. Akad dalam fiqih harus memiliki rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam perbankan syariah selain harus memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian. Harus juga diperhatikan beberapa hal yaitu

a.       Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan.

b.      Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.

c.       Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifah dengan jalan beribadah dalam arti luas.

D.      Penutup

Demikian makalah ini penulis susun, semoga dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi perbaikan makalah yang akan datang.

E.     Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Hadi, Solikhul. 2011. Fiqih Muamalah. Kudus: Nora Media Enterprise. Cetakan Pertama.

Hak, Nurul. 2011. Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: Teras. Cetakan Pertama.

Karim, Adiwarman. 2003. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: IIIT Indonesia.

Supadie, Didik Ahmad. 2013. Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cetakan Pertama.