FILSAFAT ILMU EKONOMI SYARIAH (Fatkur Rohman Ahmad, SE)

FILSAFAT ILMU EKONOMI SYARIAH

Fatkur Rohman Ahmad, SE

ES-16015

A.    PENDAHULUAN

Filsafat Ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun, berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan sebagainya.

Filsafat Ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle: yakni filsafat Tuhan, Manusia dan Alam, kunci Filsafat Ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, Alam dan Manusia lainnya, dimensi Filsafat Ekonomi Islam inilah yang membedakan Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme, Filsafat Ekonomi yang Islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia, dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (rule of game) suatu kegiatan.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan, dalam Ekonomi Islam nilai-nilai bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist berupa prinsip-prinsip universal, disaat Sistem Ekonomi yang lain terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan Ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung pada setiap kegiatan ekonomi tersebut, nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan Ekonomi Islam.

Pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi, termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi, dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran Islam inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu Perekonomian Syariah Islam.

B.     SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI SYARIAH

Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang Ekonomi Islam telah muncul sejak diturunkan Al-Qur’an melalui Nabi Muhammad SAW. karena rujukan utama pemikiran Ekonomi Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist, maka pemikiran Ekonomi Islam ini muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur’an pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada akhir abad 6 M hingga 7 M.

1.    Masa Rosulullah SAW.

Perekonomian di masa Rosulullah SAW diawali di Madinah setelah umat Islam ber Hijrah dari Makkah ke Madinah, dikota inilah Rosulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor sehingga terjadi redistribusi kekayaan, kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan kota Madinah untuk memutar roda perekonomian, Rosulullah mendorong kerjasama usaha diantara anggota masyarakat (misal muzaroah, mudharabah, dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktivitas, sejalan dengan perkembangan masyarakat muslim maka sumber penerimaan Negara juga meningkat yang berasal dari zakat dan Ushr.

2.    Masa Khulafaur Rosyidin

Para Khulafaur Rasidin adalah penerus Nabi Muhammad SAW sehingga kebijakan tentang perekonomian melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Rosullullah SAW. Kholifah pertama, Abu Bakar Assidiq (51SH-13H) banyak permasalahan dalam pengumpulan zakat, sebab pada masa itu mulai muncul orang-orang yang enggan membayar zakat.

Khalifah kedua, Umar bin Khatab (40SH-23H) dipandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian dan membangun baitul maal yang regular dan permanen di Ibu Kota, dan dibangun cabang-cabang di ibukota propinsi, baitul maal ini bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiscal dan khalifah berkuasa penuh atas dana tersebut.

Khalifah ketiga, Ustman bin Affan (47SH-35H) kondisi kelas sosial dalam masyarakat berubah semakin cepat, yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik yang berubah menjadi konflik.

Khalifah keempat, Ali bin Abi Tholib, salah satu upaya yang monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintah Islam, dimana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan uang Dinar dari Romawi dan Dirham dari Persia.

3.    Masa Bani Umayyah

Pada masa ini adalah masa dimana Ilmu Ekonomi Islam berkembang, mata uang Dinar Emas yang menjadi alat transaksi ekonomi sejak lama dengan gambar raja romawi didalamnya, pada masa Abdul Malik bin Marwan dicetak dengan bercirikhas praktek Ekonomi Islam, yaitu mencetak dinar dengan kepingan bertulis kalimat tauhid.

4.    Masa Bani Abbasyiyah

Masa  Abasiyah adalah masa dimana banyak lahir para ulama sekaligus ekonomi muslim yang memantau dan menjaga agar sistem Ekonomi Islam tetap berjalan diatas rel-nya, sekaligus merumuskan ilmu-ilmu Ekonomi Islam yang lebih specific dari masa-masa sebelumnya, diantaranya yang tersohor adalah Abu Yusuf, Al-Syaibani, Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi, Al-Ghozali, Al-Syatibi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

C.     DASAR ILMU EKONOMI SYARIAH

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada fondasi utama yaitu tauhid. Fondasi berikutnya, adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu.

Dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk good corporate govemance dan market diciplin yang baik.

Dari fondasi ini muncul 10 prinsip derivative sebagai pilar ekonomi Islam. Pembahasan komperhensif  mengenai prinsip-prinsip ini selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail di bawah ini :

1.      Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam, dengan demikian Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa tauhid  merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam (QS 39:38).

     Hakikat tauhid juga dapat berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Illahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktifitas yang dilakukan adalah dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah SWT.

     Konsep tauhid yang menjadi filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama , semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki), Manusia hanya sebagai pemegang amanah (trustee) untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.

     Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah. Firman Allah “kemudian kami jadikan bagi kamu syariah dalam berbagai urusan, maka ikutilah syariah itu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui” (QS Al-Jatsiyah)

     Kedua, Allah SWT menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam pespektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung ( tak terbatas ) banyaknya,  sebagaimana dalam firmanNya “dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya”.(QS. 14:34)

     Berbeda dengan pandangan di atas, para Ahli Ekonomi Konvensional selalu mengemukakan jargon bahwa sumber daya alam terbatas (limited). Karena itu menurut Ekonomi Islam, krisis ekonomi yang dialami suatu Negara, bukan karena terbatasnya sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi (maldistribution), sehingga terwujud ketidak adilan sumber daya ( ekonomi ).

2.      Maslahah

     Prinsip kedua dalam ekonomi maslahah, penempatan prinsip ini diurutkan kedua karena mashlahah merupakan konsep yang paling dalam syariah, sesudah tauhid, Maslahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri.

     Secara umum,  mashlahah  diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia  dan akhirat, para ahli ushul fiqh mendenifisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan  dan mafsadah (jalb al-naf’y wa daf’al-dharar). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, maslahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3.      Adil

     Prinsip adil merupakan pilar penting dalam Ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al qur’an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT (QS.57:25). Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapus kesenjangan pendapatan, Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.

     Komitmen Al qu’an tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebih dari seribu kali yang berarti ; kata urutan ketiga yang banyak disebut Al Quran setelah kata Allah dan ‘Ilm. Bahkan, menurut Ali syariat dua pertiga ayat-ayat Al quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata zhum, itsm, dhalal, dll( Kahduri, The Islamic Concepyion of Justice(1984):10)

     Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai tak terpisahkan dari filsafat moral Islam, demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakan keadilan sosial ekonomi, maka adalah sesuatu keliru, klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan bahwa mereka menjunjung  tinggi nilai-nilai keadilan.

Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut, menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakam dua sisi yang tak bisa dipisahkan, dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi  sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga menjadi komitmen spiritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

4.      Khalifah

     Dalam doktrin Islam, manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi (QS.2;30, 6:165, 35:39). Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual, dan material yang memungkinkannya untuk mengemban misinya dengan efektif.  Fungsi kekhalifahan manusia adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariah Allah dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia diberi kebebasan dan juga dapat berfikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah kondisi hidupnya kearah yang lebih baik (QS Ar-rad : 11).

     Konsep khilafah juga meniscayakan peranan Negara dalam perekonomian. Peran penting tersebut antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan pelaksanaan Ekonomi Islam, serta kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam kegiatan bisnis. Peran Negara dalam perekonomian tidak berarti bahwa Islam menolak mekanisme pasar sepenuhnya.

     Islam tidak akan intervensi pasar untuk regulasi harga, kecuali jika terjadi distorsi pasar. Intervensi Negara pada harga didasarkan pada prinsip maslahah, yaitu untuk tujuan-tujuan kebaikan dan keadilan secara menyeluruh. Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Negara memegang peranan penting untuk tegaknya keadilan dalam ekonomi.

5.      Persaudaraan (ukhuwah)

     Al-Quran mengajarkan persaudaraan (ukhuwah) secara manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian. Al-Quran mengatakan, “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”.(QS.49:13). “Kami menjadikan kamu dari diri yang satu”(QS.4:1)

     Dalam ayat lain Allah menggambarkan potret muslim sejati adalah mereka yang rela memberikan makanan yang memang ia butuhkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, “Orang bertaqwa itu memberikan harta yang ia cintai kepada karib-kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin”.

     Sebagaimana disebut di atas bahwa Islam mengajarkan konsep al-musawat (persamaaan) di antara sesama manusia. Semua sumber daya alam, flora dan fauna ditundukkan oleh Allah bagi manusia manapun sebagai sumber  manfaat ekonomis (QS. 6:142-145), (6:10-16). Disini tampak jelas konsep persamaan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

     Implikasi logis dari prinsip ukhuwah adalah bahwa seluruh sumber daya yang disediakan Allah harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan untuk menjamin standar hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap orang. Nabi bersabda’’Tidaklah beriman seseorang kamu, jika ia makan kenyang sementara tetangganya kelaparan’’. karena sumber daya yang bisa dikuasai manusia terbatas, maka untuk mewujudkan filantropi tersebut, seorang muslim haruslah sederhana  dalam mengkonsumsi sumber daya yang tersedia, pemenuhan kebutuhan individu harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, tidak boleh ada pemborosan, mubazzir atau israf. sesuatu yang sangat disayangkan adalah praktek pemborosan yang telah merajalela di Negara muslim sebagaimana di Negara kapitalis.

6.      Kerja dan Produktifitas

     Dalam Islam bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan, dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. dalam kepustakaan Islam, cukup banyak buku-buku yang menjelaskan secara rinci tenteng etos kerja dalam Islam.

     Umar berkata, Janganlah salah seorang kamu duduk di masjid dan berdoa, “Ya Allah berilah aku rezeki”. sedangkan ia tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud perkataan Umar ini adalah bahwa seseorang itu harus bekerja dan berusaha, bukan hanya berdoa saja dengan mengharapkan bantuan orang lain.

     Dalam Ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktifitas adalah untuk mencapai tiga sasaran, yaitu : Mencukupi kebutuhan hidup, Meraih laba yang wajar, dan Menciptakan kemakmuran lingkungan sosial maupun alamiyah.

7.      Kepemilikan

     Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, dalam Islam, kepemilikan hakiki hanya milik Allah SWT (QS. 24:33), Allah adalah pemilik mutlak (absolut), sedangkan manusia memegang hak relative, artinya manusia hanyalah sebagai penerima titipan, trustee (pemegang amanah) yang harus mempertanggung jawabkannya kepada Allah SWT. Jadi, menurut Ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumber daya, faktor produksi atau asset produktif hanyalah bersifat titipan dari Allah. Pemilikan manusia atas harta secara absolut bertentangan dengan tauhid, karena pemilik sebenarnya hanya ada pada Allah semata

     Ekonomi Islam membagi 3 jenis kepemilikan yang harus dibedakan, yakni pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan Negara. Pemilikan individu  diperoleh dari bekerja, warisan, pemberian, hibah, hadiah, wasiat, mahar, barang  temuan dan jual beli. Islam melarang memperoleh harta melalui  cara yang tidak di ridhoi Allah dan merugikan pihak lain, seperti riba, menipu, jasa pelacuran, perdagangan gelap, produksi dan penjualan alcohol/miras, narkoba, judi, spekulasi di pasar modal, money game, korupsi, curang dalam takaran dan timbangan, ihtikar, dan sebagainya. Oleh karena itu tidak  seorang pun dapat dibenarkan memperoleh pendapatan dari aktivitas yang telah disebutkan di atas.

     Sedangkan pemilikan umum adalah barang-barang yang mutlak dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas, padang rumput (hasil hutan), minyak, sumber mas dan perak,barang yang tak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara dan sinar matahari.

Baqir Al-Sadr berpandapat bahwa menurut Ekonomi Islam, hak milik pribadi merupakan prinsip fundamental, sedangkan hak milik umum merupakan prinsip tab’an (pengecualian), Artinya setiap manusia memiliki hak asasi secara pribadi terhadap segala sumberdaya alam, kecuali sumberdaya tertentu, seperti sungai, lautan, udara, api, dsb. pandangan ini juga sejalan dengan Sayyid Qutub, menurutnya, hak milik pribadi merupakn pokok (ashal), sedangkan hak milik umum merupakan pengecualian. sejalan  dengan itu, Tahawi mengatakan, Negara bisa memberikan batasan kepada hak milik perorangan, mengaturnya  atau menyitanya sesudah memberikan ganti rugi yang layak.

     Siddiqi selanjutnya menuturkan bahwa perorangan (individu), negara dan masyarakat, masing-masing mempunyai klaim (tuntunan) atas hak milik berdasarkan prinsip bahwa Negara mempunyai yurisdiksi atas hak-hak perorangan. Yuridiksi ini walaupun bersifat fungsional, tetapi pelaksanaannya tergantung pada tata nilai dan tujuan-tujuan yang diajarkan Islam.  Prinsip-prinsip ini membenarkan diadakannya nasionalisasi, pembatasan luas/jumlah, pengawasan harga barang tertentu dan sebagainya.

     Konsep kepemilikan ini membawa sejumlah implikasi yang sangat penting yang membawa perbedaan revolusioner dengan Sistem Ekonomi lain seperti Kapitalisme dan Sosialisme.

     Pertama , bahwa sumber daya diperuntukan bagi semua orang, bukan untuk sebagian kecil manusia (QS.2:29). Sumber-sumber daya ini harus digunakan untuk kesejahteraan semua orang secara menyeluruh dan adil. Pemusatan kekayaan di Negara-negara kaya secara mencolok adalah realita yang bertentangan dengan keadilan, demikian pula penguasaan konglomerat atas jutaan hektar hutan atau ratusan ribu hektar perkebunan, sehingga terjadi penumpukan asset pada segelintir orang, bertentangan dengan Prinsip Ekonomi Islam.

     Kedua, setiap orang harus memperoleh sumber-sumber daya itu dengan cara yang sah dan halal, bukan cara-cara  batil lainnya. Firman Allah “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sematamu dengan cara batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan  dengan suka rela di antar kamu(QS. 4:29).

     Ketiga, tidak seorangpun berwenang menghancurkan atau memboroskan sumber-sumber daya pemberian Tuhan. Tindakan ini oleh Al-Quran disamakan dengan fasad(kerasukan, kejahatan, dan) yang dilarang Tuhan (QS.2:205). Karena itu ketika Abu Bakar, mengirim Yazid bin Sufyan dalam suatu peperangan, ia melarang merusak kehidupan tumbuh-tumbuhan atau binatang sekalipun didaerah musuh.

8.      Kebebasan dan Tanggung Jawab

     Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali  dirumuskan oleh An-Naqvi. Kedua prinsip tersebut masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi oleh beliau kedua prinsip tersebut digabungkan menjadi satu. Penyatuan ini dilakukan karena kedua prinsip itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat

     Penyatuan ini juga dimaksudkan agar pembaca dengan cepat menangkap pengertian dan kerancuan dalam pikiran tentang makna kebebasan dalam perspektif Islam.

     Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam difahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perpektitif ushul fiqh (falsafah tasyri’), pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia  bebas menentukan pilihan antara yang  baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam, kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri  manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang masalah dan mafsadah (mana yang manfaat dan mudharat)

     Seandainya manusia berkeyakinan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena dikehendaki Allah secara jabari, maka tidak logis ia diminta pertanggungjawaban atas penyimpangan perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja sebagaimana dalam faham liberalism.  Jadi, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak, karena kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis (laisssez faire) dan kebebasan nilai (value free).

     Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kebebasan yang terkendali (a-hurriyah al-muqayyadah). Dengan demikian konsep ekonomi pasar bebas, tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam Ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah yang dalam Islam disebut lembaga hisbah.

     Pengertian kebebasan dalam perspektif ushul fiqh berarti bahwa dalam muamalah Islam membuka pintu seluas-luasnya di mana manusia bebas apa saja sepajang tidak ada nash yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaedah, “pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya”.

9.      Jaminan Sosial

Penjelasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa Islam menuntut kepada setiap orang yang mampu untuk bekerja dan bersungguh-sungguh dalam kerjanya, sehingga ia dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Namun demikian, beberapa anggota masyarakat ada yang tidak mampu bekerja, sehingga mereka tak berpenghasilan. Ada juga yang mampu bekerja, tetapi tidak mendapat lapangan kerja sebagai sumber penghasilan mereka dan pemerintah sendiri tidak mampu untuk mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai bagi mereka.

     Secara umum dan moral, Negara bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Negara pada dasarnya bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap masyarakatnya dan kewajibannya adalah meringankan dan menghapus penderitaan rakyatnya. Dengan kata lain, Negara bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok masyarakat secara individu  apabila individu itu tidak mampu memperoleh kebutuhan pokok  tersebut dengan usahanya sendiri, tetapi dalam keadaan apapun, Negara tidak memberikan “ikan” sepenuhnya sehingga masyarakat menjadi tidak produktif. Jelas bahwa sistem Islam tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan terantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.

10.  Nubuwwah

     Prinsip Ekonomi Islam yang terakhir adalah nubuwwah yang berarti kenabian.  Prinsip nubuwwah dalam Ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip nubuwwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah SWT kepada umatnya.

     Prinsip nubuwwah juga mengajarkan bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar. Untuk itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan sekaligus sebagai teladan kehidupan (Al-Ahzab:21).  Sifat-sifat utama yang harus diteladani semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada empat, yaitu shidiq, amanah, tabhligh dan fatonah.

D.    BEBERAPA TOKOH FILSAFAT ILMU EKONOMI SYARIAH

1.      AL-GHAZALI dan Kebijakan Moneter

Menurut Yusuf Qordhowi,  kedalaman pengetahuan Al-Ghazali tentang Ekonomi yang paling berharga adalah mengenai keuangan dan fungsinya di abad pertengahan. Pada Ihya’ Ulum Al-Din pada bab as-syukru membicarakan masalah uang yang dipergunakan manusia dan sekaligus merupakan nikmat Allah. Keduanya (dinar dan dirham) merupakan penegak dunia, dan manusia akan selalu membutuhkanya sehingga harus ditempatkan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Al-Ghazali  menghimbau bahwa dalam penggunaanya, uang jangan sampai disalahgunakan. Penyebab utama runtuhnya tata moneter  secara makro harus disadari, karena uang bukan lagi sebagai alat tukar (medium of change ), akan tetapi sudah menjadi komoditas. Padahal dalam tata aturan syari’ah, uang hanya boleh dipergunakan sebagai alat tukar barang dan jasa. Apabila uang dikembalikan kepada posisinya sebagai alat tukar, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi krisis moneter. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa memperjualbelikan uang ibarat memenjarahkan fungsi uang, jika banyak uang yang diperjualbelikan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.

2.      IBNU KHALDUN

Jika kita berbicara tentang seseorang cendekiawan yang satu ini, memang cukup unik dan mengagumkan. Sebenarnya, dialah yang patut dikatakan sebagai pendiri Ilmu Sosial. Ia lahir dan wafat di saat bulan suci Ramadan. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Adbdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan yang  kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu KHALDUN yang di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan Bapak Sosiologi Islam yang hafal Al-quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori Ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya.

Hasil karya Ibnu Khaldul yang sangat tinggi diantaranya:

a. Kitab al-‘ibar wa Diwanul Mubtada’ awil Khabar fi Ayyamil ‘arab wal ‘ajam wal Barbar wa Man ‘Asharahum min Dzawis oleh De slane pada tahun 1863, dengan judul  les Prolegomenes d’Ibn Khaldon. Nama pengaruhnya baru terlihat  setelah 27 tahun kemudian

b. At-Ta’riif bi Ibn Khaldun (sebagai kitab autbiografi, catatan dari kitab sejarahnya); Muqaddimah (pendahuluan atas  kitabu al-‘ibar yang bercorak sosilogis-historis, dan filosofis).

c. Lubab al-Muhassal fi usul ad-Diin (sebelum kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi,  yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar-Mutaqaddimiin wa al-Muta’akh –khiriin karya imam Fakhruddin ar- Razi).

3.      UMER CHAPRA

M. Umer Chapra (1 Februari 1933, Bombay India) adalah salah satu ekonomi kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat. ayahnya bernama Abdul Karim Chapra.

Telah banyak buku dan artikel tentang ekonomi Islam yang sudah diterbitkan sampai saat ini telah terhitung sebanyak 11 buku, 60 karya ilmiah dan 9 resensi buku. Buku dan karya ilmianya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk  juga bahasa Indonesia. Buku pertamanya,Towards aJust Monetary Sytem, dikatakan oleh Profesor rodey Wilson dari Universitis Durham, Inggris sebagai prestasi terbaik terharap teori moneter Islam sampai ini dalam Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies (2/1985,pp.224-5). Buku ini adalah salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi muslim modern sehingga buku ini menjadi buku teks di sejumlah universitas dalam subjek tersebut. Buku keduanya, Islam and the Economic Challenge, di deklarasikan oleh ekonomi besar Amerika, Profesor Kenneth Boulding, dalam resensi pre-publikasinya, sebagai analisis brilian dalam kebaikan serta kecatatan kapitalisme ,sosialisme, dan negara maju serta merupakan kontribusi penting dalam pemahaman Islam bagi kaum Muslim maupun non-muslin.

Pendapat M. Umar Capra terhadap ekonomi Islam pernah dikatakannya dan didefinisikannya sebagai berikut : Ekonomi Islam di definisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mengaju pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

4.      ABU YUSUF (798M)

·         Perintis pemikiran Ekonomi Islam awal, dengan pengenal kitab terkenal beliau KITAB AL-KHARAJ.

·         Aplikasi teori beliau dipakai dalam zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid.

·         Membicarakan keuangan secara umum, pengurusan cukai, pembagian tanah, keseimbangan harga dan tanggung jawab kerajaan dalam ekonomi.

5.      YAHYA ADAM AL-QURASHI (818M)

·         Beliau tokoh pemikir awal yang mengemukakan teori keuangan awam di zaman Abbasi.

·         Buku beliau yang terkenal bernama AL-KHARAJ juga yang tamat penulisan dan pembukuannya di zaman khalifah Al-Ma’mum

·         Yahya Adam Al-Quraishi melihat himpunan kompilasi hadist yang menjadi asas penyelesaian pertikaian permasalahan berkaitan masalah ekonomi dalam Negara terutama berkenaan isu Al-Ghanimah, Al-Fai’ dan Cukai

6.      ABU UBAYD AL-QASIM B.SALLAM(838M)

·         Terkenal dengan KITAB AL-AMWAL beliau yang menjadi kitab khas teori yang berkaitan keuangan Islam di zaman itu yang mana kedudukannya setara dengan AL-KHARAJ (Abu Yusof).

·         Dibagian awal kitab Al-Amwal beliau banyak menceritakan pengurusan harta berpandukan Al-Quran dan As-sunnah.

7.      ABU QASIM AL-JUNAYD AL-BAGHDADI (910M).

·         Merupakan tokoh sufi (sufisme) yang juga merupakan seorang ahli peniaga dan saudagar yang meyakini bahawasannya ilmu tasawuf banyak pendidikan pasaran berlaku secara adil dan seksama serta mengelak kepentingan diri dalam pasaran seterusnya membina falsafah ekonomi Islam yang tersendiri berlainan dari fitrah sistem yang jauh dari nilai Islam.

·         Seterusnya menegaskan penerapan nilai sufi banyak meletakkan pasar dalam keridhonan dan nilai usaha yang bergenensi dunia dan akhirat serta berdasarkan syariah.

8.      AL-MAWARDI (d. 450 AH/1058 AD)

·         Tokoh Islam yang masyur ini memiliki dealistik tersendiri. Latar belakang beliau yang terlibat dalam politik dan pentadbiran kerajaan telah memungkin hadirnya KITAB AL-AHKAM AL-SULTANIYAH di dunia ini. Kitab ini banyak berkaitan dengan ekonomi Islam dalam konteks makro  seperti pendapat dan perbelanjaan, menjaga hak awam, dan hak istimewa dalam meluaskan pasar.

·         KITAB ADAB AL-DIN WA DUNYA, merupakan kitab berkaitan perihal falsafah ekonomi Islam menurut Al-Mawardi contohnya perilaku pasaran, kebajikan dan menjadi muslim yang baik. Kitab ini juga membicarakan pertanian, perternakan, perdagangan dan perindustrian sebagai empat sector utama.

·         Beliau juga membicarakan mengenai prinsip al-mudharabah dalam kertas kerja beliau yang dinamakan al-hawi

E.     KESIMPULAN

1.      Filsafat Ilmu Ekonomi Islam itu dasarnya adalah Al-Quran, Assunnah, Ijmak Sahabat, Qiyas

2.      Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktifitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta)

3.      Para Ekonom muslim perlu mengembangkan suatu ilmu yang khas yang berlandaskan atasnya nilai iman dan Islam yang sejati. Rancang bangun Ekonomi Islam terdiri atas dasar pondasi (yang terdiri atas : tauhid, adil, nubuwwah, khilafah, dan ma’ad), tiang (terdiri atas multitype ownership, freedom to act, dan sosial justice), dan terakhir adalah atapnya yaitu akhlak.

______________________________________________________________

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2014.

Siti Murtini, Pengentar Ekonomi Islam, Kopertis Wilayah III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012

http://www.inpasonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=864:menelusuri-konsep-ekonomi-islam-dalam-ihya-ulum-al-din diakses 02 Oktober 2016

http://massofa.wordpress.com//sejarah-pemikiran-ekonomi-praklasik-klasik-sosialis-dan-neoklasik diakses 02 Oktober 2016

http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/sosok/2642-dr-m-umer-chapra-tokoh-ekonomi-islam-kontemporer.html diakses 02 Oktober 2016