RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM (Fatkur Rohman Ahmad, SE)

RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM

FATKUR ROHMAN AHMAD, SE

ES-16014

I.       PENDAHULUAN

A.    Kata Pengantar

Setiap paham ekonomi memiliki karakter tertentu yang membedakan dengan paham lainnya, suatu paham termasuk ekonomi dibangun oleh suatu prinsip, tujun, nilai dan paradigma. Sebagai misal, paham liberalisme dibangun atas tujuan terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Kebebasan ini akan terwujud jika setiap individu  memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, kesamaan kesempatan merupakan prinsip yang akan dipegang yang pada akhirnya akan melahirkan suatu paradigma persaingan bebas.[1]

Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh Ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Ajaran Islam, oleh karena itu semua saling terkait dan terstruktur  secara hirarkis, dalam arti  bahwa spirit Ekonomi Islam tercermin dari tujuannya dan ditopang oleh pilarnya. Tujuannya untuk mencapai falah hanya dapat diwujudkan dengan pilar Ekonomi Islam yaitu nilai-nilai dasar (Islamic values), dan pilar proporsional  yang tercermin dalam prinsip ekonomi, disinilah tampak suatu bangunan Ekonomi Islam dalam suatu paradigma baik paradigma berpikir dan berperilaku  maupun bentuk perekonomiannya.

Sistem Ekonomi Islam adalah suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, komsumsi dan distribusi. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideology, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah dan lainnya. Pada umumnya sistem ekonomi didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori ekonomi yang diyakini kebenarannya.

B.     Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat ditarik rumusan masalah yang kita bahas, yaitu bagaimana dan seperti apa rancang bangun Ekonomi Islam, serta apa yang menjadi tujuan Ekonomi Islam.

C.    Tujuan

Tujuan atas disusunnya makalah ini, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kapitalisme dan sosialisme terhadap Rancang Bangun Ekonomi Islam.

II.    PEMBAHASAN

A.    Perbedaan Sudut Pandang

Sejauh ini kita telah mengetahui perbedaan-perbedaan yang diametral antara paradigma yang mendasari ekonomi konvensional dengan paradigma yang mendasari Ekonomi Islam. Keduanya tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin untuk dikompromikan, karena maisng-masing didasarkan atas pandangan dunia (weltanschaung) yang berbeda, ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler (berorientasi hanya pada kehidupan duniawi-kini dan disini), dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggungjawab manusia kepada Tuhan di akherat dan dalam bangun pemikirannya, oleh karena itu, ekonomi konvensional menjadi bebas nilai (posivistik). Sementara itu, Ekonomi Islam justru dibangun atas, atau paling tidak diwarnai oleh prinsip religius ( berorientasi pada kehidupan dunia-kini dan disini dan sekaligus kehidupan di akherat nanti dan disana).[2]

Dalam tataran paradigm, para ekonom muslim tidak menghadapi masalah yang berarti, namun ketika diminta apa dan bagaimana konsep Ekonomi Islam mulai muncul perbedaan pendapat. Ada tiga mazhab dalam pemikiran ekonom kontemporer yaitu madzhab Baqir As –Sadr, Mainstream dan mazhab Alternative Kritis.

1.      Mazhab Baqir As Sidr

Mazhab ini dipelopori oleh Baqir Sidr dengan bukunya yang popular iqtishaduna. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan islam tetap islam, keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif.[3]

Mazhab ini berpendapat bahwa keinginan manusia yang terbatas itu tidak benar karena pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Selain itu, mazhab Baqir juga menyatakan bahwa masalah ekonomi itu muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, namun keserakahan manusialah yang tidak terbatas untuk mengeksploitasi seluruh sumber daya sehingga berdampak pada pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.[4]

2.      Mazhab Mainstream

Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan dalil “dan sungguh akan Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar” .

Sedangkan keinginan manuisa yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Yang sesuai dengan dalil “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)”

Perbedaannya terletak dalam cara menyelesaikan masalah tersebut, dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginanya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan, dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting, pilihan skala prioritas dalam Islam dilakukan dengan “mempertaruhkan hawa nafsunya”. Tetapi dalam Ekonomi Islami, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semuanya saja, perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya-termasuk ekonomi-selalu dipandu oleh Allah lewat Al-Quran dan As-sunnah. Tokoh dalam mazhab ini diantaranya adalah M. Umer Chapra, M.A Mannan, M.Nejatullah Siddiqi.[5]

3.      Mazhab Alternatif Kritis

Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap Ekonomi Islami itu sendiri, mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi Ekonomi Islam belum tentu benar karena Ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manuisa atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh Ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.  Pelopor  mazhab ini adalah Timur Kuran.[6]

B.     Prinsip-prinsip Umum Ekonomi Islam

Walaupun pemikiran para pakar tentang Ekonomi Islam terbagi-bagi ke dalam tiga mazhab tersebut, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka Ekonomi Islam.

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: Tauhid (keimanan), ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khilafah (Pemerintahan), dan Ma’ad (Hasil). Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori Ekonomi Islam.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. [7]

C.    Nilai-Nilai Universal : Teori Ekonomi

Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori Islami antara lain:

1.      Tauhid (Ke-Esa-an Tuhan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah, maka dari itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanNya kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.[8]

2.      ‘Adl (Keadilan)

Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dholim. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia umtuk berbuat adil karena dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak mendzolimi dan tidak di dzolimi, Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak di bolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.[9]

3.      Nubuwwah (Kenabian)

Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik yang benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal segalanya. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi modal terbaik yang harus di teladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat, Sifat-sifat utama yang harus di teladani oleh manusia dan pelaku ekonomi dan bisnis sebagai berikut: sidiq, amanah, fatonah, tabligh .

4.      Khilafah (pemerintahan)

Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman bahwa manusia di ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi, oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Dengan fungsi utamannya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.[10]

5.      Ma’ad (Hasil)

Ma’ad secara harfiah berarti kembali, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam setelah dunia yaitu akhirat. Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang dan perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Ma’ad diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran, seperti perbuatan baik pasti dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat dan perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal, meskipun pembalasannya nanti di akhirat. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya yaitu diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

Sumber nilai ekonomi Islam adalah Al-Qur’an sebagai rekaman wahyu Ilahi. Menurut A.M. Syaifuddin nilai-nilai keislaman itu secara hirarkis dapat dibedakan ke dalam dua kategori. Pertama adalah nilai-nilai fundamental, dan kedua adalah nilai-nilai instrumental.

Nilai-nilai fundamental yang sering disebut oleh para pemikir ekonomi Islam, kurang lebih ada 9 dengan perbedaan urutan sesuai dengan alirannya:

a)      Aliran Moral-Sosial

1.      Keadilan dan kebaikan (al adl wa al ihsan).

2.      Kerja-sama (al ta’awun ).

3.      Solidaritas (ukhuwah ).

4.      Musyawarah (al syura ).

5.      Saling percaya (al amanah ).

6.      Saling pengertian dan penghargaan (al ta’ruf ).

7.      Pertengahan (al wasathan )

8.      Keseimbangan (al mizan)

9.      Kedaulatan manusia (al khilafah)

b)     Aliran Moral Pasar

1.    Kedaulatan manusia (al khilafah).

2.    Saling percaya (al amanah).

3.    Saling penghargaan (al ta’aruf).

4.    Musyawarah (al syura).

5.    Solidaritas (al ukhuwah).

6.    Kerjasama (al ta’awun).

7.    Keseimbangan (al mizan).

8.    Pertengahan (al wasathan).

9.    Keadilan dan kebaikan (al adl wa al ihsan).

Dan dari kesembilan nilai fundamental diatas, menghasilkan prinsip ekonomi sebagai berikut:

1.      Hak milik berfungsi sosial. Usaha bersama dalam kekeluargaan.

2.      Tanggung-jawab moral. Keseimbangan.

3.      Toleransi dalam kemajemukan.

4.      Komunikasi deliberatif. Pertengahan atau moderasi.

5.      Solidaritas sosial. Keadilan distributif.

Sedangkan nilai instrumental itu berwujud prinsip-prinsip prudensialitas dalam industri keuangan. Yang menjadi persoalan ekonomi sosial Islam adalah proses kelembagaan yang mengandung nilai instrumental yang tinggi yang tergantung pada kapasitas kelembagaannya dan kekuatan mentalitasnya dalam mengelola sumberdaya ekonomi.

Ekonomi Islam menekankan pada prinsip kehati-hatian dan mengahindari perilaku yang membahayakan atau mengandung resiko. Sudah dikatakan bahwa “Allah tidak merubah nasib suatu kaum, kecuali jika kaum itu merubah faktor-faktor yang terdapat pada pribadinya ” (QS. Ar-Ra’d:11). Dengan demikian, maka Ekonomi Islam menekankan pada penguatan kepribadian dengan penerapan nilai-nilai keutamaan. Dengan penekanan itu, maka perekonomian Islam tidak terombang-ambing oleh perkembangan lingkungan yang selalu berubah dan sering tidak menentu, melainkan mengendalikan lingkungan itu. Dalam konteks sistem ekonomi pasar, maka sistem ekonomi Islam dan pelaku ekonomi tidak di diterminasi oleh pasar, melainkan pasar harus dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan hukum.

D.    Sistem Ekonomi Islam

Dari kelima nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi islami diatas dapat menurunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem Ekonomi Islam, antara lain:

1.      Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenis)

Prinsip ini adalah penjelasan dari nilai tauhid yaitu pemilik primer langit, bumi dan seisinnya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolannya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui namun untuk menjamin keadilan maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestik-asing, atau negara-asing.

2.      Freedom to act (Kebebasan Bertindak/ Berusaha)

Dalam nilai-nilai nubuwwah yaitu pada keempat sifat-sifat nabi, yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh bila digabungkan dengan nilai khilafah (good governance) akan melahirkan prinsip freedom to act pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Freedom to act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian, karena itu mekanisme pasar adalah keharusan dalam islam dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi market distortion. Dengan demikian, negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu’amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

3.      Social Justice (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai khilafah dan nilai ma’ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semuannya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain. Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga, karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan maka islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul. [11]

E.     Rancang Bangun Ekonomi Islam

Pada pokoknya mendirikan suatu bangunan itu dimulai dengan meletakkan fondasi yang kuat, kemudian dibangun lantai dasar, dan ditegakkan tiang-tiang penyangga, lalu dibangun plafon dan yang paling atas dibangun atap. Pada bangunan rumah juga ada pintu dan jendela yang menghubungkan ruang dunia dalam dan dunia luar. Sedang, masalahnya adalah, bagaimana menginpretasi bangunan rumah atau gedung dengan bangunan ekonomi yang bersifat abstrak. Intepretasi itu adalah material atau bahan-bahan bangunan.

Dalam Ekonomi Islam, bahan bangunan itu adalah Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah serta tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam, seperti para sahabat dan pemimpin-pemimpin berikutnya yang dicatat dalam sejarah perkembangan perekonomian.

Suroso Imam Djazuli dari Universitas Erlangga berpendapat bahwa hakekat Ekonomi Islam adalah praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dari pandangan itu nampak dua elemen bangunan Ekonomi Islam, yaitu elemen normatif dan elemen historis-sosiologis.

Dalam prakteknya, pengetahuan mengenai Ekonomi Islam lebih didasarkan pada kajian para pemikir ulama, seperti Abu Yusuf, Abu Ubeid, Ibn Ruyd, Al Ghazali, dan Ibn Taimiyah. Kajian ini menghasilkan dua jenis ilmu. Yang pertama adalah fiqh mu’amalah dan kedua adalah kalam atau teologi ekonomi yang menghasilkan moral dan etika ekonomi. Namun yang berkembang menjadi arus utama (mainstream) adalah kajian ekonomi fiqh yang menghasilkan ekonomi hukum (legal economics) yang menjadi fondasi Ekonomi Syari’ah dewasa ini memfokuskan pada ekonomi keuangan dan perbankan yang mengandung nilai instrumental yang tinggi. [12]

Sistem ekonomi yaitu suatu satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan dimana keputusan itu diimplementasikan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu wilayah. Untuk membentuk suatu sistem ekonomi ada beberapa faktor, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah dan lain-lain. Faktor lain yang juga mempengaruhi sistem ekonomi yaitu didasarkan pada pemikirian, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya.

Menurut Gregory and Stuart (1985) elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah Hak kepemilikan, koordinasi dari keputusan-keputusan dan Metode pengambilan keputusan ekonomi.

1.      Kepemilikan Dalam Islam

Ekonomi Islam mengajarkan prinsip hak milik yang berbeda dari sistem kapitalis yang menekankan pada hak milik individu dan komunisme yang menekankan pada hak milik kolektif. Menurut Ibn Taimiyah, dalam Islam terdapat tiga kriteria hak milik, antara lain:

a.       Hak milik individual (milkiyah fardhiah/private ownership ), yang mengandung amanah moral, yaitu amanah yang memberikan pedoman perilaku baik/buruk, salah/benar, haram/halal.

b.      Hak milik umum atau publik (milkiyah’ammah/public ownership ), yang mengandung amanah social, yaitu berkaitan dengan kemaslahatan umum.

c.       Hak milik negara (milkiyah daulah/state ownership ), yang mengandung amanah politik, yaitu yang berkaitan dengan penentuan siapa memperoleh apa.

Dalam perekonomian Islam, hak milik itu harus menghasilkan barang-barang yang halal dan bermutu (halalan thoyyiban ) sebagai amanah moral dan sosial.  Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Seorang individu diberikan kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya dengan syarat: (a) cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan (b) tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kepemilikan umum hal ini muncul karena pemanfaatan suatu benda diperuntukkan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Hak kepemilikan umum diperuntukkan dalam benda-benda umum dengan karakteristik sebagai berikut:

1)      Merupakan fasilitas umum.

2)       Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya.

3)      Sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara individu.

4)      Harta benda waqf.

Hak milik negara adalah kekuasaan negara atas suatu aset atau kekayaan negara yang hasilnya masuk ke dalam pendapatan negara yang dipakai untuk penyelenggaraan negara dan anggaran belanja negara. Pendapatan negara bisa pula diwujudkan dalam kegiatan infak atau investasi guna menciptakan atau memperluas kesempatan kerja.

Perbandingan Konsep Kepemilikan Kapitalis, Sosialisme dan Islam
Indikator	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sifat Kepemilikan	Kepemilikan mutlak oleh manusia	Kepemilikan mutlak oleh manusia	Allah adalah pemilik mutlak, sementara manusia memiliki hak kepemilikan terbatas
Hak Pemanfaatan	Manusia bebas memanfaatkannya	Manusia bebas memanfaatkannya	Pemanfaatn oleh manusia mengikuti ketentuan Allah
Prioritas Kepemilikan	Hak milik individu dijunjung tinggi	Hak milik kolektif/sosial dijunjung tinggi	Hak milik individu dan kolektif diatur oleh agama
Peran Individu dan Negara	individu bebas memanfaatkan sumberdaya	Negara yang mengatur pemanfaatan sumber daya	Terdapat kewajiban individu, masyarakat, negara secara proporsional
Distribusi Kepemilikan	Bertumpu pada mekanisme pasar	Bertumpu pada peran pemerintah	Sebagian diatur oleh pasar, pemerintah dan langsung oleh Alquran
Tanggung jawab pemanfaatan	Pertanggung jawaban terhadap diri sendiri secara ekonomis-teknis belaka	Pertanggung jawaban kepada publik secara ekonomis-teknis belaka	pertanggung jawaban kepada diri, publik dan Allah di dunia dan akhirat
Sumber : P3EI/Ekonomi Islam, 2014:77

Konsepsi  tentang hak milik memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan system ekonomi, konsep ini akan menjadi dasar tentang apa, bagaimana dan mengapa mengelola, serta untuk siapa seluruh sumber daya Ekonomi Islam di bumi ini. Bertolak dari konsep hak milik ini, maka system Ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat dan Negara. Masing-maisng memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan (falah).

2.      Mashlahah sebagai Insentif Ekonomi

Konsep dan pemahaman tentang harta kepemilikan membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dimilikinya adalah dalam kekuasaannya merupakan hak miliknya secara mutlak, maka seseorang itu akan merasa memiliki kebebasan dan kekuasaan atas harta tersebut.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya insentif material maupun nonmaterial. Karena ajaran Islam memberikan peluang individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial dan kepentingan beribadahnya. Insentif ekonomi dalam pandangan Islam dibagi menjadi dua, yaitu insentif yang diterima di dunia dan insentif yang diterima di akhirat. Insentif di dunia yaitu pendapatan yang mungkin diterima oleh individu atau masyarakat, baik dalam kegiatan produksi, ditribusi maupun konsumsi. Sedangkan insentif di akhirat yaitu berupa imbalan (pahala atau hukuman) yang mana hanya akan dirasakan di akhirat saja, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, sesemua insentif ini yang disebut sebagai mashlahah. [13]

3.      Musyawarah sebagai Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sistem setralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas, contohnya adalah pemerintah pusat, dan para pelaku ekonomi berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan saja. Sistem sentralisasi dilahirkan oleh paham sosialisme, dan sistem ini akan menghasilkan suatu perekonomian terencana (planned economy). Sedangkan sistem desentralisasi, pengambilan keputusannya cenderung diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem desentralisasi dilahirkan oleh paham kapitalisme, dan sistem ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan yang bebas.

Secara umum, dalam pandangan Ekonomi Islam pengambilan keputusan didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namun tetap memandang nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemashlahatan dan untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan menggunakan prinsip musyawarah (shuratic process). Musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan proses sentralisasi yang dikendalikan dengan nilai-nilai mashlahah .

4.      Pasar yang Adil sebagai Media Komunikasi

Dalam paham kapitalisme, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kehendak setiap individu. Alasannya karena setiap individu harus sadar dan termotivasi oleh kepentingannya. Jika setiap individu memiliki pola pikir individualistik, maka akan tercipta suatu mekanisme transaksional, dimana bahwa seseorang akan memberikan sesuatu yang dimilikinya jika ia juga mendapatkan apa yang diinginkannya, dan mekanisme seperti inilah yang dikenal sebagai mekanisme pasar.

Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengutamakan aspek moralitas dan kerja sama. Menurut Ibn Taimiyah menyatakan bahwa mekanisme ini dengan istilah ‘pasar yang adil’ atau gabungan antara persaingan dan kerja sama (cooperation). Mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendala perilaku pada pelaku ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (citizenship) dalam upaya mencapai keadilan dan mashlahah maksimum.

Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Utama
Paham Ekonomi	Insentif	Kepemilikan	Mekanisme informasi dan koordinasi	Pengambilan keputusan
Kapitalisme (pure capitalism)	Material	Mutlak individual	Mekanisme pasar	Desentralistik
Kapitalisme negara (state capitalism)	Material & norma sosial	Individual atas pengawasan negara	Mekanisme pasar & negara	Sentralistik dan Desentralistik
Kapitalisme campuran (mixed capitalism)	Material & norma sosial	Mutlak individual	Mekanisme pasar & negara	Sentralistik dan Desentralistik
Sosialisme (pure socialism)	Norma sosial	Mutlak Negara	Negara	Sentralistik
Pasar sosialisme (market sosialism)	Material & norma sosial	Mutlak Negara atau komunitas	Mekanisme pasar & negara	Sentralistik
Islam	Maslahah (dunia & akhirat)	Individual, sosial dan Negara atas dasar maslahah	Mekanisme pasar yang adil	Musyawaroh berbasis maslahah
Sumber : P3EI/Ekonomi Islam, 2014:81

F.     Pelaku Ekonomi dalam Islam

1.      Pasar dalam Ekonomi Islam

Dalam ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai tempat bertransaksi secara halal dan baik, sehingga merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang ideal. Pasar merupakan mekanisme transaksi yang memenuhi kriteria tersebut. Mekanisme pasar merupakan suatu kekuatan yang bersifat massal (impersonal) dan alamiah (natural) sehingga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat lebih luas. Dalam situasi bersaing yang sempurna (perfect competition market), tak seorang pelaku pasar secara individual dapat mengendalikan mekanisme pasar, hanya Allah-lah yang mengatur naik turunnya harga di pasar.

Pasar Islami adalah free co-opetition market, dimana para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material saja namun juga mengejar barakah dari Allah SWT. Meskipun pasar merupakan mekanisme distribusi dan alokasi sumber daya yang paling efisien, pasar juga memiliki kelemahan dan kekurangan, misalnya penyediaan barang dan fasilitas publik, penyelesaian masalah eksternalitas, penegakan keadilan sosial dan distribusi pendapatan, dan lain-lain. Mekanisme pasar juga sering tidak tepat untuk mengalokasikan barang dan jasa yang sesuai dengan prioritas kebutuhan yang seharusnya. Hal-hal tersebutlah yang dinamakan kegagalan pasar (market failure). Pasar yang tidak sempurna (market imperfection) dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang pada akhirnya tidak se-efisien yang diharapkan.

2.      Pemerintah dalam ekonomi Islam

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rasul-Nya serta amanah dari masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (al-adl wal ihsan) bagi seluruh umat. Pemerintah mempunyai peran yang dibagi menjadi tiga, yaitu: (a) peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, (b) peran yang berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme pasar (market imperfection), dan (c) peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar (market failures).

Dalam ajaran Islam, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan kewajiban kolektif seluruh masyarakat. Begitu juga dengan negara, yang harus menjamin kebutuhan dasar dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Desain pembangunan ekonomi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, karena pasar memiliki ketidaksempurnaan dan kegagalan. Untuk itu negara bertugas untuk membuat perencanaan sekaligus mengawasi jalannya pembangunan ekonomi.

3.      Peran Masyarakat dalam ekonomi Islam

Masayarakat dalam ekonomi memiliki beberapa peran, diantaranya seperti sebagai pertukaran (changeable) dengan pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh negara. Peran masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik umum atau publik dalam ekonomi Islam, seperti waqaf.

Dalam pandangan Islam, masyarakat bisa diartikan secara sempit dan luas tergantung dari tanggung jawab dan hak masing-masing. Namun masyarakat juga memiliki kelemahan dalam peranannya, contohnya adalah kemungkinan adanya konflik kepentingan yang serius dari anggota masyarakat sehingga peran yang dilakukan lebih mencerminkan kepentingan individu daripada kepentingan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.

III. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa rancang bangun Ekonomi Islam terdiri dari 3 komponen, Komponen utama terdiri dari fondasi Teori Ekonomi Islam yaitu Tauhid, Adl, Nubuwwah, Khilafah dan Ma’ad, sedang komponen kedua terdiri atas prinsip-prinsip system ekonomi yaitu Multiple Ownership, Freedom to Act, dan Social Justice, sedang komponen akhirnya adalah Perilaku Bisnis dan Ekonomi yaitu Akhlak.

 Tujuan Ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thoyyibah). Dan falah hanya dapat dicapai dengan moral, moral yang berdiri diatas postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensinya adalah tauhid, yang berimplikasi bahwa ekonomi islam memiliki sifat transcendental (bukan sekuler), dimana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

http://ekonomisyariah.org/download/artikel/Arsitektur%20Ekonomi%20Islam.pdf diunggah pada 11 Oktober 2016

Karim, Adiwarman A., Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, Ekonomi Islam, Edisi Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Rahmawaty, Anita, Ekonomi Mikro Islam, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011.

Wibowo, Sukarno, Dedi Supriyadi, Ekonomi Mikro Islam, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.

---

[1] P3EI UII, Ekonomi Islam, hlm 53

[2] Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 29

[3] Ibid,. hlm 30

[4] Ibid ,. hlm 31

[5] Ibid hlm 32

[6] Ibid .hlm 33

[7] Ibid,. hlm 34

[8] Ibid., hlm 35

[9] Ibid,. hlm 38-39

[10] Ibid,. hlm 40

[11] Ibid,. hlm 42-46

[12] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/P3EI, Ekonomi Islam , Edisi keenam, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 74-75

[13] Op cit hlm 78-79